Jurnal Ad Dustur

Marriage Registration as an Instrument of Legal Certainty: A Normative Analysis of the Dualism Between National Law and Islamic Law

Zahra Tania Rafa — 2026-04-25

This study originates from the background of the essential role of marriage registration in the Indonesian legal system, as the absence of state registration despite the religious validity of marriage through consent (ijab qabul), witnesses, and dowry creates a legal gap that affects social legitimacy and the protection of family rights. The purpose of this research is to analyze the urgency of marriage registration from the perspectives of Islamic law and national law by examining its normative, juridical, and sociological dimensions. Employing a normative legal research method combined with Gustav Radbruch’s theory of legal certainty and the Islamic principles of maqāṣid al-sharī‘ah, this study explores the function of registration in ensuring legal order and protection. The findings reveal that unregistered marriages generate serious consequences, particularly for women and children, including loss of inheritance rights, lack of legal recognition, and increased vulnerability to injustice. The study concludes that marriage registration represents a form of maslahah mursalah and sadd al-dharā’i‘ that aligns with constitutional guarantees, and it plays a dual role as an instrument of rights protection and social justice as well as a safeguard for the sanctity of marriage within the state’s legal framework.

UU ITE DAN TEROR FISIK: PERGESERAN PEMBUNGKAMAN SUARA KRITIS SEBAGAI INDIKATOR KEMUNDURAN DEMOKRASI INDONESIA

Dinda Suciana Rambe — 2026-04-25

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan penyempitan ruang public dan pembungkaman suara kritis. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus jamak, penelitian ini membedah berbagai peristiwa hukum dan kekerasan yang menimpa jurnalis, aktivis dan public figure atas kritik dan pendapat terhadap kebijakan public. Analisis dilakukan dengan menggunakan pisau bedah teori Autocratic Legalism dan Extra-Legal Backsliding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelemahan demokrasi di Indonesia terjadi melalui dua jalur utama yaitu jalur legal-prosedural melalui instrument UU ITE (khususnya pasal pencemaran nama baik dan berita bohong) untuk mengkriminalisasi aktivis dan jalur extra-legal melalui normalisasi kekerasan, terror fisik, dan intimidasi digital (doxing) terhadap jurnalis dan influencer. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara represi formal dan intimidasi informal ini menciptakan efek gentar (chilling effect) yang sistematis, yang pada gilirannya mengakibatkan kematian substansi kebebasan sipil. Demokrasi Indonesia bergeser dari demokrasi substansial menuju demokrasi procedural yang opresif, dimana hukum tidak lagi berfungsi sebagi pelindung warga, melainkan sebagai alat konsolidasi kekuasaan.

a Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu — 2026-04-25

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan unggulan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi program MBG terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan penerima manfaat, serta meninjau mekanisme pengadaan dan distribusinya berdasarkan prinsip Fiqh Muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola program dan pelaku usaha, serta studi literatur ekonomi dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menciptakan multiplier effect yang signifikan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan kepastian pasar bagi petani serta UMKM. Dari perspektif Fiqh Muamalah, operasional program ini melibatkan akad wakalah, ijarah, dan istishna’ yang harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, serta terhindar dari unsur gharar dan riba. Secara keseluruhan, program MBG telah selaras dengan konsep maqashid syariah, terutama dalam menjaga jiwa (hifdz an-nafs) dan akal (hifdz al-'aql) melalui penyediaan makanan yang halalan thayyiban.

HARMONISASI REGULASI PENGELOLAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH UNTUK MENGHINDARI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Salma Nur Hanifah — 2026-04-25

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa dan mendorong aktivitas ekonomi baru di tingkat desa. Dalam konteks lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang telah dibentuk dalam sejumlah peraturan, juga memiliki peran yang sangat penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi desa. Situasi ini berpotensi meningkatkan tumpang tindih peraturan, baik dalam hal operasional bisnis maupun pemanfaatan sumber daya desa, serta dalam hal mekanisme pengawasan dan pembinaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya harmonisasi peraturan dalam operasional Desa Merah Putih dengan BUMDes untuk mewujudkan konsistensi hukum, efektivitas kelembagaan, dan sinergi dalam pengembangan perekonomian desa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian normatif dengan analisis konseptual dan kelembagaan yang mengkaji berbagai peraturan terkait operasional dan BUMDes. Temuan studi menunjukkan bahwa diperlukan regulasi dan harmonisasi yang jelas terkait fungsi, arbitrase, dan ruang lingkup bisnis antara kedua organisasi yang bersangkutan. Diharapkan harmonisasi regulasi akan mengurangi konflik, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan memperkuat peran masing-masing dalam mempromosikan arbitrase dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pengaturan yang terintegrasi dan lancar sangat penting untuk menciptakan ekonomi desa yang efisien, transparan, dan progresif.

Kajian Batas Usia Perkawinan Menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif, Sosiologis dan Psikologis

Fatmah Rangkuti — 2026-04-25

Dalam menekan angka perkawinan dini di Indonesia, pemerintah telah membentuk berbagai macam peraturan terkait perkawinan. Salah satunya adalah mengenai batas minimal usia bagi masyarakat yang hendak menikah. Dalam peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut, tertulis di dalamnya bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Namun pada pelaksanaannya, peraturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak terealisasinya Undang-undang ini dengan maksimal dan bagaimana upaya preventif untuk menekan angka perkawinan dini di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) yang menggunakan pendekatan Interdisipliner berupa perspektif Yuridis Normatif, Sosiologis dan Psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya faktor penyebab Undang-undang ini belum terlaksana dengan maksimal adalah belum adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat, adanya dispensasi yang membuat masyarakat menyepelekan peraturan tersebut, dan peran Pengadilan Agama yang belum berkomitmen untuk menerapkan aturan demi mencegah perkawinan dini di Indonesia.