Jurnal Ad Dustur

TRANSFORMASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENDUKUNG COLLABORATIVE GOVERNANCE LINTAS SEKTOR: STUDI REKONSTRUKSI REGULASI PASCA-BENCANA TAPANULI 2025

Dinda Suciana Rambe — 2026-10-25

This research is motivated by regulatory silos and sectoral egos that precipitated a failure in disaster mitigation—exemplified by the disaster that struck Tapanuli in late 2025. The study aims to analyze authority imbalances among agencies and formulate a collaborative reconstruction of administrative law. Employing a normative legal research method—incorporating statutory, case, and conceptual approaches—the study examines the legal system through the lens of Lawrence M. Friedman’s theory. The findings reveal that sectoral egos stem from legal imbalances that exclude regional roles from central licensing processes, fragmented institutional structures, and a bureaucratic legal culture that disregards coordination. As a solution, the study proposes a collaborative governance model that integrates binding recommendations from local governments into central licensing procedures. This transformation is intended not only to resolve conflicts of authority but also to serve as a strategic step toward establishing a system of governance that is both effective and disaster-resilient.

PENDIDIKAN HUKUM BERBASIS NILAI ISLAM DALAM PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

SUKAMDI SUKAMDI — 2026-10-25

Kesadaran hukum masyarakat tidak terbentuk hanya melalui keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi membutuhkan proses pendidikan yang mampu menghubungkan pengetahuan hukum dengan sikap dan perilaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan hukum berbasis nilai Islam dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta merumuskan model integrasinya dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan hubungan antara pendidikan hukum, nilai Islam, kesadaran hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki fungsi informatif, interpretatif, preventif, dan transformatif dalam membentuk kesadaran hukum. Nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, kemaslahatan, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat berfungsi sebagai landasan etis untuk memperkuat internalisasi hukum positif. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merumuskan model enam tahap, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, internalisasi nilai, kesadaran hukum, perilaku taat hukum, dan budaya hukum. Model tersebut menempatkan hukum positif sebagai norma yang mengikat dan nilai Islam sebagai landasan etis dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Model ini merupakan konstruksi konseptual yang masih memerlukan pengujian empiris pada konteks masyarakat tertentu.

DIALEKTIKA PRINSIP PERKAWINAN ISLAM DALAM TATANAN YURIDIS-KONSTITUSIONAL: INTEGRASI FIKIH MUNAKAHAT DAN REGULASI NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG SAKINAH

Titis Nugrahani Nur Nafiul Haq — 2026-10-30

Abstrak: Kurangnya pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia sering kali memicu perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika dan integrasi antara Fikih Munakahat dan hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mewujudkan fondasi keluarga yang harmonis. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah bahan hukum primer dan literatur fikih secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat akad secara yuridis syar'i, yang didahului oleh ikhtiar preventif berupa peminangan (khitbah) dan pertimbangan kesepadanan (kafa’ah) dengan menempatkan komitmen agama serta keluhuran akhlak sebagai tolak ukur utama. Selain itu, mahar diposisikan sebagai hak kebendaan mutlak istri yang berlandaskan asas kemudahan. Pada relasi pasca-akad, tatanan hukum menegakkan asas monogami sebagai prinsip dasar guna menjamin hak dan kewajiban resiprokal suami-istri, serta membatasi poligami melalui mekanisme izin pengadilan yang ketat demi menjamin keadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia berhasil mentransformasikan nilai keadilan syariat ke dalam pembatasan poligami yang sangat restriktif melalui keharusan izin Pengadilan Agama. Mekanisme peradilan ini memposisikan poligami bukan sebagai hak mutlak tanpa batas, melainkan sebagai dispensasi darurat bersyarat kumulatif.

Kata Kunci: Fikih Munakahat; Perkawinan Islam; Mahar; Kafa’ah; Hak dan Kewajiban Suami Istri

Abstract: The lack of comprehensive understanding regarding marriage principles in Islamic jurisprudence and Indonesian family law frequently triggers domestic disharmony that ultimately leads to divorce. This research aims to analyze the dialectic and integration between Fiqh Munakahat and Indonesian positive law specifically law number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) in constructing resilient principles for a harmonious family. Employing a normative juridical library research method, this study examines primary statutory regulations and classical Islamic legal doctrines through qualitative descriptive analysis. The findings demonstrate that marital validity fundamentally relies on the fulfillment of legal pillars and prerequisites, preceded by pre-marital safeguards through engagement (khitbah) and compatibility (kafa’ah), which prioritize moral integrity and religious commitment over social strata. In addition, mahr is institutionalized as an exclusive proprietary right of the wife grounded in the principle of simplicity. In post-marital relations, both legal frameworks firmly establish monogamy as the core principle to safeguard reciprocal spousal rights, while strictly regulating polygamy through formal judicial procedures to uphold absolute justice. This analysis indicates that positive law in Indonesia has successfully turned the Sharia concept of justice into highly restricted prohibitions on polygamy by necessitating Religious Court authorization. This legal system presents polygamy as a conditional emergency dispensation subject to cumulative restrictions rather than an absolute, unrestricted right..

Keywords: Fiqh Munakahat; Islamic Marriage; Mahr; Kafa’ah; Rights and Obligations of Spouses

DINAMIKA HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA: PERKEMBANGAN,KEKUATAN HUKUM. SERTA IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Qodariah Barkah — 2026-10-30

Abstrak: Hukum Perdata Islam di Indonesia merupakan bagian dari perkembangan hukum Islam yang memiliki hubungan erat dengan sistem hukum nasional.Hukum Perdata Islam mengatur berbagai hubungan keperdataan masyarakat Muslim, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan ekonomi syariah. Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak hanya bersumber dari fikih, tetapi juga mengalami proses positivisasi melalui berbagai produk hukum yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi dua bentuk penting dari perkembangan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia, latar belakang dan kekuatan hukumnya, serta kedudukan dan penerapan KHI dan KHES dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hukum Perdata Islam telah memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan dan pedoman hukum. KHI berperan penting dalam penyelesaian perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di lingkungan Peradilan Agama, sedangkan KHES menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Kata kunci: Hukum Perdata Islam, hukum Islam, KHI, KHES. hukum nasional.

Abstract:Islamic Civil Law in Indonesia is part of the development of Islamic law and is closely related to the national legal system. Islamic Civil Law regulates various civil relations among Muslim communities, particularly in the areas of marriage, inheritance, endowment (waqf), and Islamic economics. In its development, Islamic law is not only derived from Islamic jurisprudence (fiqh), but has also undergone a process of positivization through various legal instruments applicable in Indonesia. The Compilation of Islamic Law (KHI) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) are two important forms of this development. This article aims to explain the concept of Islamic Civil Law in Indonesia, its background and legal force, as well as the position and application of KHI and KHES within the national legal system. The research method used is normative legal research with a statutory and library research approach. The discussion shows that Islamic Civil Law has gained a place within the national legal system through various regulations and legal guidelines. KHI plays an important role in resolving cases concerning marriage, inheritance, and endowment within the Religious Courts, while KHES serves as a guideline in resolving Islamic economic disputes.

Keywords: Islamic Civil Law, Islamic Law, KHI, KHES, National Legal System.